
"Saya sangat kecewa dengan hasil COP25. Warga dunia telah kehilangan kesempatan untuk memperlihatkan ambisi dalam hal mitigasi, adaptasi dan memberikan sumbangan untuk menghambat krisis iklim," kata Guterres, seperti dilansir AFP, Senin (16/12).
Menurut Menteri Lingkungan Chile sekaligus Presiden COP25, Carolina Schmidt, warga dunia saat ini mendesak untuk dibuat kesepakatan yang lebih baik dan lebih cepat terkait emisi karbon dan perubahan iklim.
Ketua delegasi Kepulauan Marshall, Tina Eonemto Stege, menganggap KTT Iklim gagal merumuskan kesepakatan untuk mencegah ancaman kenaikan muka air laut.
"Kesepakatan yang kami sepakati tidak memperlihatkan keinginan kami. Isinya sangat minim dan kami menyayangkan sejumlah negara tidak menyetujui kesepakatan yang lebih ambisius," kata Stege.
COP25 digelar 2-13 Desember 2019. KTT ini diikuti setidaknya 200 negara untuk membicarakan perihal aturan perdagangan karbon global, serta bagaimana negara-negara miskin dan terdampak harus mendapat kompensasi dari kerusakan akibat penggunaan emisi negara-negara maju.
Padahal, KTT Iklim 2019 yang dihadiri perwakilamn 200 negara diharapkan mampu mencari penyelesaian terkait Perjanjian Iklim Paris 2015. Salah satu isinya adalah membatasi suhu Bumi di bawah 2 derajat Celcius.
Direktur Eksekutif Yayasan Iklim Eropa, Laurence Tubiana, menuding sejumlah negara besar tidak memperlihatkan niat mereka untuk menghambat perubahan iklim atau membatasi jumlah emisi karbon, serta gagal menyepakati perjanjian yang lebih keras. Dia adalah salah satu perancang utama Perjanjian Paris.
"Namun terima kasih kepada persekutuan negara-negara kecil, Eropa, Afrika dan Amerika Latin yang bisa membuat kesepakatan ini terjadi di hadapan para polutan besar," kata Tubiana.
Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, menyalahkan negara-negara kaya atas kegagalan KTT Iklim COP25. Dia bahkan menyindir negara-negara Eropa selalu menyalahkan Brasil padahal tidak mampu melakukan penghutanan kembali.
"Kebanyakan negara-negara penghasil emisi karbon dalam jumlah besar gagal mengambil tindakan dan menolak ikut serta dalam menghambat perubahan iklim," kata Direktur Strategi dan Kebijakan Persatuan Ilmuwan Pemerhati sekaligus aktivis iklim, Alden Meyer (28).
Dalam KTT Iklim tersebut, hanya negara-negara kecil dan kepulauan dan Uni Eropa yang mendorong rencana pemangkasan emisi karbon secara sukarela. Sedangkan Amerika Serikat, Arab Saudi dan Australia menolak usulan itu.
Sedangkan China dan India yang berada di peringkat 1 dan 4 negara-negara dunia penghasil emisi karbon terbesar beralasan belum perlu mengubah rencana untuk memangkas emisi karbon hingga 2030 mendatang.
"AS tidak datang dengan niat baik. Mereka hanya terus menghalangi upaya orang-orang yang kehidupannya terganggu akibat perubahan iklim," kata Harjeet.
Meski demikian, jika seluruh negara di dunia menerapkan Perjanjian Paris, suhu Bumi kemungkinan akan tetap meningkat hingga 3 derajat Celcius pada 2100 mendatang. (ayp)
No comments:
Post a Comment